SOSOK JOKO WIDODO
Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 49 tahun), lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi, adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Ia dicalonkan oleh PDI-P.
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Walikota Solo Tak Pernah Ambil Gaji
Walikota Solo Joko Widodo (Fajar Sodiq/VIVAnews)
BERITA TERKAIT
VIVAnews - Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.
Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.
Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.
Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.
Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.
Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.
Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.
Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.
Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.
Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.
Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.
Penataan PKL Di Kota Solo
Jika dibina dengan baik, pedagang kaki lima (PKL) dapat berkontribusi besar untuk daerah. Dan untuk membina PKL bukanlah hal yang sulit, semuanya tergantung niat dan implementasi masing-masing pemerintah daerah.
PKL merupakan permasalahan yang biasanya pasti selalu ada di tiap daerah. Namun penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, tidak selalu sama. Putra tukang kayu ini mengimpikan Solo yang bersih dan tata ruang kota yang harmonis. Dan satu masalah pelik bagi kota Solo adalah semrawutnya PKL di Solo, maka perlu penataan ulang.
Ketika baru dilantik menjadi Wali Kota Surakarta, Jokowi membentuk tim kecil untuk mensurvei keinginan warga kota di tepian Sungai Bengawan itu. Hasilnya, kebanyakan orang Solo ingin pedagang kaki lima yang memenuhi jalan dan taman di pusat kota itu disingkirkan. Tetapi ia tidak ingin menempuh cara gampang, dengan memanggil aparat, lalu menggusur pedagang itu pergi. Tidak bisa tidak, para pedagang itu harus direlokasi. Tapi bagaimana caranya? Menggusur pedagang yang telah bertahun-tahun mencari nafkah di tempat-tempat itu, jelas tidak mudah. Mereka pasti marah.
Munculah ide, untuk meluluhkan hati para pedagang, mereka harus diajak makan bersama. Dalam bisnis, jamuan makan yang sukses biasanya berakhir dengan kontrak yang bagus. Sebagai eksportir furniture selama 18 tahun, Jokowi paham betul ampuhnya strategi “lobi meja makan”. Maka rencana disusun. Meski bukan langkah yang mudah, usaha persuasif ini menuai hasil. Cara yang ditempuh Jokowi ini termasuk “aneh”, dalam pengertian berani berbeda dengan pemerintah di daerah lain.
Target pertama adalah kaki lima di daerah Banjarsari. Di sana ada 989 pedagang yang bergabung dalam 11 paguyuban. Strategi ”lobi meja makan” dimulai. Para koordinator paguyuban diajak makan siang di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota.
Tahu hendak dipindahkan, mereka datang membawa pengurus lembaga swadaya masyarakat. Jokowi menahan diri untuk tidak mengungkapkan keinginannya menyampaikan rencana relokasi tersebut. Seusai makan, Joko mempersilakan mereka pulang. Tentunya para pedagang kaki lima heran, mengapa tidak ada dialog mengenai relokasi. Beberapa hari kemudian, mereka kembali diundang. Lagi-lagi sama seperti sebelumnya: Sudah makan, pulang. Hal ini berlangsung terus selama tujuh bulan.
Baru pada jamuan ke-54, saat itu semua pedagang kaki lima yang hendak dipindahkan hadir, Jokowi baru mengutarakan niatnya. Dengan ramah dan santai Jokowi berkata kepada para pedagang kaki lima, “Bapak-bapak yang baik, mohon maaf sebelumnya jika tempat Bapak-bapak berdagang hendak saya pindahkan”. Hasilnya, seluruh pedagang kali lima tidak ada yang membantah. Para pedagang hanya minta jaminan, di tempat yang baru, mereka tidak kehilangan pembeli. Jokowi hanya berjanji akan mengiklankan Pasar Klitikan selama empat bulan di televisi dan media cetak lokal.
Janji itu ditepati. Pemerintah kota juga memperlebar jalan ke sana dan membuat satu trayek angkutan kota. Langkah berikutnya adalah dengan memberikan SIUP dan TDP gratis, kemudian melakukan penataan ulang terhadap Monumen Banjarsari yang kerap dijadikan pusat gelar dagangan para PKL. Pendekatan dengan cara ini ternyata berhasil. Pemindahan PKL dari tempat lama tidak perlu memakai buldoser, mereka secara sukarela untuk pindah. Pemindahan PKL pun dilakukan dengan penuh kehormatan. Semua pedagang mengenakan pakaian adat Solo dan menyunggi tumpeng -simbol kemakmuran. Prajurit Keraton Solo pun dikerahkan, sehingga timbul rasa kebanggaan. Hasilnya, wajah-wajah keceriaan sangat terlihat dari para pedagang.
Proyek pemindahan PKL ini sebenarnya tidak digratiskan. Pedagang diminta membayar hanya Rp 6.000/hari. Dengan perhitungan investasi, selama enam tahun ke depan sudah balik. Dan ternyata dari PKL ini memberikan pemasukan kepada Pemda justru lebih besar melebihi hotel, terminal, dan lainnya.
Menurut Joko, kiat suksesnya adalah adanya komitmen menganggap hal tersebut mudah dan tidak sulit, serta manajemen anggaran dan ke mana arahnya. Berapa persen anggarannya lalu tinggal pelaksanaan. Itu bisa dikontrol. Yang penting mengubah sistem, hilangkan peluang adanya korupsi.
Kini warga Solo kembali menikmati jalan yang bersih, indah, dan teratur.
Monumen Juang 1945 di Banjarsari kembali menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman. Berhasil dengan Banjarsari, Jokowi merambah kaki lima di wilayah lain.
Pasar-pasar yang ditata ulang di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.
Monumen Juang 1945 di Banjarsari kembali menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman. Berhasil dengan Banjarsari, Jokowi merambah kaki lima di wilayah lain.
Pasar-pasar yang ditata ulang di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.
Untuk yang berada dijalan depan Stadion Manahan, sekitar 180 pedagang, dibuatkan shelter dan gerobak. Penjual makanan yang terkenal enak di beberapa wilayah dikumpulkan di Gladag Langen Bogan Solo, Gandekan. Lokasi kuliner yang hanya buka pada malam hari dengan menutup separuh Jalan Mayor Sunaryo tersebut sekarang menjadi tempat jajan paling ramai di kota itu. Hingga kini, 52 persen dari 5.718 pedagang kaki lima sudah ditata. Sisanya mulai mendesak pemerintah kota agar diurus juga. Tetapi justru saat ini Pemkot yang kewalahan karena belum punya dana.
Tapi rencana terus jalan. Misalnya, dibuat Pasar Malam di depan Mangkunegaran untuk 450 penjual barang kerajinan. Selain PKL, Jokowi juga punya perhatian khusus pada pasar-pasar tradisional. Beberapa tahun terakhir, 12 pasar tradisional ditata dan dibangun ulang. Ketika masih mengelola sendiri usaha mebelnya, Jokowi sering bepergian untuk pameran. Dia banyak melihat pasar di negara lain. Di Hong Kong dan Cina, menurutnya, pengunjung pasar jauh lebih banyak dari mal. Itu karena pasar tradisional komplet, segar, dan jauh lebih murah. Sementara di sini kebalikannya, Pasarnya kotor dan berbau.
Tidak sia-sia Jokowi ngopeni pedagang kecil. Meski modal cetek, pasar dan kaki lima di Solo paling banyak merekrut tenaga kerja. Mereka bahkan menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Di tahun 2010, nilai pajak dan retribusi dari sektor itu mencapai Rp 14,2 miliar. Jauh lebih besar dibanding hotel, Rp 4 miliar, atau terminal, yang hanya Rp 3 miliar.
Nilai Penting Kepemimpinan Jokowi
Sejauh ini semua langkah sesuai dengan visi Jokowi, menjadikan Solo sebagai kota budaya dimana warganya bangga dengan sejarah dan tradisi sejak lahir. Dukungan bagi Jokowi makin solid. Bahkan dari mereka yang semula menentangnya.
Tak banyak kepala daerah seperti Jokowi. Pendekatan manusiawi yang dilakukannya bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang mempunyai masalah serupa. Menurutnya, penataan PKL adalah bentuk ekonomi kerakyatan. Ia menganggap bahwa sebenarnya pekerjaan ini bukan perkara sulit. Pokoknya, memimpin mereka dengan hati. Hadapi mereka sebagai sesama, bukan sampah.
Wali Kota Surakarta ini setidaknya memperlihatkan bahwa kekuasaan jauh lebih berarti dengan wajah ramah, tidak harus garang dan menghardik. Ia juga memperlihatkan kepedulian seorang pemimpin, di saat banyak pemimpin lupa atas kepentingan apa sesungguhnya mereka mengejar kekuasaan itu.
Bangsa ini letih dan sedang tergeletak dalam carut-marut perlombaan merebut kekuasaan. Dari satu pilkada ke pilkada lain, ratusan miliar rupiah uang tidak produktif bertebaran. Setelah berkuasa, mereka mengambil kembali uang itu dari rakyat, tak peduli rakyat meraung kesakitan dan lapar. Jokowi mungkin tak berharap pujian –meski ia layak menerima itu– karena perbaikan dan pembenahan adalah kewajiban, adalah ibadah. Kewajiban dan ibadah tidak memerlukan pujian.
Sumber : Wikipedia, Viva-News, dan gadingmahendradata.wordpress.com
