KABUPATEN BOYOLALI
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang secara intensif mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun lembaga lembaga internasional. Namun demikian, proporsi penduduk miskin di kabupaten ini mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali, proporsi penduduk miskin di daerah ini mengalami peningkatan dari 20,8% tahun 2002 menjadi 38,26% pada tahun 2006 (Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, BPS, BAPENAS, UNDP dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2005 dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali, BPS, 2006)
Berdasarkan data penduduk miskin tersebut, maka diperlukan pembangunan infrastruktur pelayanan fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perkembangan wilayah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali jika dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disampaikan bahwa, PDRB secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 terjadi kenaikan sebesar 13,02%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 terjadi kenaikan sebesar 5,10% atas dasar harga konstan (angka sementara).
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut di atas yaitu untuk sektor pertanian, dan pertambangan/penggalian, serta jasa-jasa baik harga berlaku/konstan mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan sektor yang lain juga tumbuh, tetapi tidak setinggi sektor tersebut.
Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali tahun 2007 dan angka sementara (belum rekontribusi Jawa Tengah) tahun 2008 atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut:
Tabel
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boyolali
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)Tahun 2007 dan 2008 (000 Rp.)
No. | Lapangan Usaha | Tahun 2007 | Tahun 2008 *) | Pertub. (%) | Ket. |
1 | Pertanian | 1.305.830.000 | 1.357.411.117 | 3,95 | |
2 | Pertambangan/Penggalian | 34.309.000 | 37.241.668 | 8,55 | |
3 | Industri | 609.253.000 | 624.530.838 | 2,51 | |
4 | Listrik, Gas dan air minum | 46.644.000 | 50.608.828 | 8,50 | |
5 | Bangunan/Konstruksi | 104.996.000 | 111.665.275 | 6,35 | |
6 | Perdagangan/Hotel/Rumah makan | 940.415.000 | 982.028.818 | 4,43 | |
7 | Angkutan dan komunikasi | 10.819.000 | 99.860.659 | -0,95 | |
8 | Perbankan dan lembaga keuangan | 238.020.000 | 251.039.700 | 5,47 | |
9 | Jasa-jasa | 367.485.278 | 424.444.779 | 15,50 | |
Jumlah | 3.747.773.278 | 3.938.831.682 | 5,10 |
Sumber data: BPS Kab. Boyolali
*) Data Sementara
Jadi Kabupaten Boyolali pada masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan dari tahun 2005-2008 mengalami kenaikan yang artinya masyarakat atau warga boyolali mengalami kesejahteraan yang meningkat dari tahun ketahun.
DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN WILAYAH
perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,8 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6 persen, Pulau Kalimantan 9,5 persen, Pulau Sulawesi 4,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,8 persen, dan sisanya 1,9 persen di Maluku dan Papua. Di Pulau Jawa, provinsi-provinsi yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta (16,8 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jawa Barat (13,9 persen), dan Jawa Tengah (8,6 persen). Pada Pulau Sumatra, tiga provinsi penyumbang terbesar adalah Riau (6,8 persen), Sumatra Utara (5,3 persen), dan Sumatra Selatan (3,0 persen). Provinsi penyumbang terbesar di Pulau Kalimantan adalah Kalimatan Timur sebesar 6,4 persen, sedangkan provinsi penyumbang terbesar di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan sebesar 2,2 persen.Jadi tingkat kesejahteraan yang sudah baik berada di wilayah jawa dibuktikan dengan PDB yang menaik .
